Bank
Dunia menyoroti beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait
pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, kebijakan pemerintah terkait Upah Minimum
Provinsi (UMP/UMK). Pengamat Ekonomi Bank Dunia Ndiame Diop menilai
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik. Pada tahun ini, pertumbuhan
ekonomi diperkirakan sebesar 6,1%. Proyeksi ini disebabkan konsumsi domestik
dan investasi yang masih kuat.
Menurut Ketua
Umum Apindo Sofjan Wanandi, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) masih
menjadi keresahan pelaku usaha tahun depan, mereka ancam tutup pabrik jika UMP
tak ditangguhkan. Kenaikan UMP 2013 memang cukup signifikan, rata-rata mencapai
40-70% di kota-kota besar Indonesia. Dari sebanyak 1.312 perusahaan yang
mengancam akan tutup, wilayah Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak
mencakup 384 perusahaan. Sedangkan DKI Jakarta menyusul di tempat kedua
sebanyak 378 perusahaan. Estimasi dampak dari penutupan perusahaan ini adalah
banyaknya pekerja yang di PHK mencapai 976.328 pekerja. Alih-alih
membuat kesepakatan, kalangan pengusaha justru memprotes langkah
Kemenakertrans. Pengusaha Korea Selatan (Korsel) mendesak penyelesaian Upah
Minimum Provinsi (UMP).
Duta Besar (Debes) Korsel untuk Indonesia Kim Young Sun mengatakan, kenaikan UMP yang tinggi hingga di atas 50 persen di berbagai kota di Indonesia membebani pengusaha Korsel mengatakan selama ini kesejahteraan para karyawan pada perusahaan Korsel di Indonesia sudah diperhatikan oleh pengusaha. Selama ini perusahaan-perusahaan Korsel sudah mengupayakan kesejahteraan seluruh karyawan. Semua pengusaha sudah mementingkan kesejahteraan. Namun kenaikan yang mencapai di atas 50 persen pada beberapa daerah di Indonesia terasa memberatkan Untuk kenaikan di bawah 50 persen, kata dia, tak begitu menjadi masalah bagi perusahaan Korsel di Indonesia karena selama ini upah yang diberikan sudah di atas angka minimum kota yang ditetapkan.
Sumber :
0 komentar:
Posting Komentar